Skenario Politik 2014

Baru Jum’at kemarin Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi, Gubernur DKI Jakarta memroklamirkan bahwa dirinya akan mengikuti pemilihan presiden 2014 ini. Sesuatu yang sepertinya tidak perlu diragukan lagi, isu – isu sudah tersebar jauh hari sebelum beliau menyatakan ini secara langsung. Setelah sebelumnya hanya memberikan respon “malu – malu kucing” ke publik. Momentum Jokowi mencalonkan diri menjadi Presiden RI hanya suatu hal yang menunggu waktu, rakyat pun tahu.

Banyak respon yang timbul terhadap hal ini, negatif maupun positif. Jokowi sebelumnya berjanji untuk memimpin Jakarta sampai tuntas, ini salah satu alasan respon negatif terhadap pernyataan Jokowi untuk maju menjadi peserta pilpres 2014 juga besarnya ekspetasi warga Jakarta terhadap janji “Jakarta Baru” sewaktu kampanye Gubernur DKI Jakarta tempo hari. Walaupun sebenarnya apa yang telah dilakukan Jokowi di Jakarta menurut gue adalah pembuktian bahwa prestasinya di Solo tidak tabu, ini lah yang menjadikan Jokowi begitu didambakan masyarakat. Memang kinerja Jokowi belum maksimal, dilihat dari banyak faktor yang belum diselesaikannya, salah satunya kemacetan Jakarta.

Sorotan media Jakarta yang begitu gemerlap begitu mengagungkan nama Jokowi di mata publik, prestasi aslinya kurang diperhatikan dan begitupun PR (Baca: Pekerjaan Rumah) yang belum diselesaikannya. Jokowi, hanya nama Jokowi yang berkibar sedang melakukan tugasnya melayani warga Jakarta. Kritikkan terhadapnya dinilai tindakan apatis terhadap seorang gubernur baik. Tapi hanya kah begitu? Setelah apa yang dilakukan media dalam pembesaran nama Jokowi, Jokowi tidak hanya lagi diminati warga Jakarta, daerah – daerah lain membutuhkan Jokowi untuk memimpin. Bagaimana skenario itu dapat terjadi? Memimpin daerah lain tanpa meninggalkan Jakarta. Menjadi presiden lah solusinya.

Benarkah hanya itu? Hanya seorang walikota baik dari Solo yang ingin menjadi gubernur Jakarta untuk meningkatkan track record karirnya? Gue pikir lebih dari itu, Jokowi telah disiapkan menjadi Presiden RI jauh hari dan Ahok, Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gue meyakinkan hal ini, PDI-P sangat matang merencanakan hal ini, ditambah perekrutan kader – kader yang cukup kita akui sangat hangat di masyarakat sebagai politisi pemberi harapan, masa depan yang cerah. Surabaya dan Jawa Tengah saksinya. Menurut gue di kala itu hanya Jokowi dan Ahok yang mumpuni mengisi peran skenario ini. Setelah aktor didapat, terdapat kendala yang harus dipenuhi yaitu dapat atau tidaknya masyarakat menerima mereka. Bagaimanapun ini adalah negara Pancasila, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Gue mulai penjelasan skenarionya, Jokowi Presiden RI dan Ahok Gubernur DKI Jakarta. Kendalanya mudah,mereka berdua kurang dikenal dan khusus Ahok secara “sara” tidak memenuhi kriteria masyarakat. Pemenuhan itu mudah, Jokowi ditunjuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta agar setelah posisi itu dimenangkan dirinya, Jokowi menjadi lebih tersorot media. Mengikuti ajang pemilihan gubernur berarti profil Jokowi akan dipublikasikan di media Jakarta, yah, secara tidak langsung ini merupakan media nasional. Track record sewaktu memimpin Solo yang katanya nama sempat terdaftar dalam salah satu di antara nama penerima penghargaan World Best Governor terpublikasikan dengan baik dan menjadi sorotan publik. Seingatku bahkan media internasional pun mengikuti pemilihan Gubernur Jakarta ini.

Setelah memenangkan posisi Gubernur DKI Jakarta pun masih berlanjut, Jokowi terus – terusan menjadi media darling tidak hanya di media Jakarta melainkan media – media lokal daerah lain. Nama Jokowi begitu diinginkan. Jokowi nampak sempurna di mata rakyat Indonesia, sosok low profile, wong ndeso nasionalis dengan prestasi mendunia. Indonesia membutuhkan Jokowi untuk memimpin, skenarionya pun terpenuhi. Bagaimana dengan Ahok? Dalam misi pemenuhan Jokowi mengisi kursi DKI1 dibutuhkan partner yang saling mengisi dan semuanya setuju itu Ahok. Sikap Jokowi yang santai, penuh senyum manis namun tegas diimbangi oleh Ahok yang keras dan gamblang. Perpaduan yang tepat walaupun sebenarnya Ahok lah yang ditujukan mengisi DKI1. Ahok tidak bisa secara langsung mengisi posisi DKI1, itu akan menimbulkan conflict of interest atas tujuan yang dibawa Jokowi dan kita sangat tahu walaupun DKI Jakarta merupakan kota metropolis juga tempatnya berbagai suku, ras, agama & antar-golongan “mengadu nasib” namun tetap saja isu – isu sara sangat sensitif di sini. Ahok notabene adalah seorang bersuku Chinesse dan beragama Kristen menjadi sasaran empuk para lawan politiknya.

Gue tidak mencoba mengingatkan isu bodoh ini, ini terjadi nyata sewaktu pemilihan Gubernur DKI lalu. Padahal “hanya” seorang wakil, black campaign sangat gamblang terjadi. Walaupun kita tahu tidak perlu kita ragukan kepemimpinan Ahok sebagai birokrat, kita hanya perlu kritisi arogansinya saja. Jika saja Ahok hanya mengikuti pemilihan gubernur kemarin dengan arogansi juga ambisinya maka gue pastikan hasilnya nihil. Ahok diminta membantu Jokowi dalam penyelesaian tugasnya, bukankah itu yang dikatakan Ahok? “Tugas saya kan saya harus tambah kecil, beliau (Jokowi) tambah besar gitu lho. Gitu. Itu teorinya. Saya harus tambah kecil. Beliau tambah besar namanya”, kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (6/1/2014). Itu salah satu pernyataan resminya, pendapat tersebut diliput dalam situs ini. Maksudnya apa? Tujuannya membesarkan nama Jokowi agar siap dalam pemilu 2014 ini.

Setelah semuanya siap, Jokowi dengan senyum manisnya mendeklarasikan kesiapan dirinya menjadi RI1. Skenario hampir selesai. Setelah Jokowi mendapatkan posisi RI1, secara konstitusional Ahok pun mendapatkan DKI1. PDI-P berhasil menggusur partai berkuasa dan menguasai dunia perpolitikkan atas kader – kadernya yang sangat menggoda masyarakat untuk dipilih. Ini hanya pendapat gue saja terhadap momen yang sedang terjadi sekarang, ini bukan konspirasi, konspirasi itu memuakkan haha. Sah saja jika benar ini terjadi, pengambilalihan kekuasaan politik dengan mengandalkan orang – orang mumpuni tidaklah salah. Ini bukti rakyat telah cerdas. Harapan gue simple, Indonesia membutuhkan pemimpin baik yang berkomitmen tegas, semoga orang – orang itu cepat berperan di pemerintahan.

Layanan Pengaduan & Pemelihara Kualitas Petinggi Negara

Saya tidak tahu apakah layanan ini sudah ada atau belum, tapi sering kali saya temukan suara sampai protes rakyat tak tersampaikan dengan baik. Hal ini terbukti masih seringnya terjadi demo - demo dalam menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat dan kadang berlanjut anarkis. Dampaknya tidak sepele, jalanan menjadi macet, tempat berdemo pasti kotor bahkan rusak, para pengunjuk rasa baik dari golongan pekerja maupun pelajar pasti memiliki tanggung jawab dan itu mengganggu mereka sendiri dan pada akhirnya sama -- kegiatan ekonomi kita terhambat. Tidak efektif di dunia yang serba cepat sekarang. Kita butuh solusi terbaik dalam menangani hal ini.

Sebuah situs layanan pengaduan, itu yang kita perlukan dalam menghadapi hal ini. Dengan sistem filterisasi yang terkoordinir baik. Layaknya pengaduan keadaan darurat kepada polisi, rumah sakit ataupun pemadam kebakaran, kita wajib memilikinya. Jika saja hal tadi bisa dilakukan via telepon dengan filterisasi, koordinasi yang baik dan respon spontan yang cepat, mengapa kita tidak bisa membuat itu via situs dalam pengaduan ataupun penyampaian aspirasi rakyat dengan respon yang walaupun tidak se-spontan panggilan darurat tadi namun penyampaian, tanggapan dan tindakan yang serius dari penerima pesan?

Menjadi sangat menarik ketika ini bisa dikembangkan oleh negara. Mungkin kita satu - satunya atau pertama yang berhasil melakukan demokrasi online terstruktur ini. Targetnya tentu tak kecil, Kepresidenan, MPR, DPR, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan juga banyak institusi negara lainnya yang menjadi target pengaduan aspirasi rakyat. Ingat mereka bukan institusi yang mengelola ini pula, menurut saya dibutuhkan suatu badan pemerintahan independen dan komitmen yang sama dengan KPK dalam menangani hal ini. Ini menjadi serius ketika rakyat bisa memrotes langsung pemerintahan dan ditujukan langsung kepada target aspirasi, baik kepada perseorangan pemerintahan, suatu bagian sampai keseluruhan badan tersebut. Perlakuan - perlakuan anggota pemerintahan serta para wakil rakyat menjadi diperketat secara sosial umum.

Ini memang bukan solusi pemberantasan korupsi terbaik tapi ini media sosial kontrol rakyat terhadap kualitas sikap para anggota "terhormat" ini. Secara tidak langsung ini pun menjadi suatu shock therapy bagi mereka para pemilik pangkat dan "kursi" agar menjaga sikapnya karena bukan atasan mereka saja yang bisa menindak, melainkan rakyat secara langsung bahkan secara personal. Tidak ada lagi rasa terpandang atas posisi sosial yang dimiliki mereka.

Mungkin saja menimbulkan keresahan bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan, risiko perusakan nama baik, saling tikam antar ataupun non-anggota atau tindakan pengecualian lainnya. Maka itu sebelumnya saya tegaskan, haruslah suatu badan independen yang menangani hal ini sehingga tercapainya informasi yang valid tanpa ada rekayasa sistem maupun data secara eksternal maupun internal. Informasinya pun bersifat terbuka setelah divalidasi sehingga rakyat sekaligus pihak pemerintah bisa mengontrol segala informasi yang terjadi di layanan ini.

Informasi yang sudah ditransaksikan di layanan ini pun tak habis sampai di sini saja, akan ada bagian tertentu oleh badan yang menangani hal ini yang menindak kepada target aspirasi rakyat. Hal ini bersifat forum sekaligus konsumer service, setiap saran dan keluhan yang disampaikan layaknya direspon oleh target aspirasi tersebut. Kurangnya atau bahkan tidak adanya respon bisa saja ditindak secara hukum oleh badan "admin" ini, menjadi suatu kewajiban bagi para petinggi negara untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Hanya pemikiran iseng saya saja tapi mungkin bisa dicetuskan untuk mengoptimalisasikan demokrasi kita ini tanpa harus dilakukannya tindakan - tindakan demo yang sungguh tidak efektif karena para pengunjuk rasa pun sudah menyadari jika mereka hanya berdemo secara teratur maka mereka tidak akan didengar lalu terjadi tindakan anarkis agar mereka diperhatikan dan didengar sementara setelah itu tidak ada suatu badan atau perseorangan yang mengikuti perkembangan penyampaian aspirasi tersebut secara intensif. Jika pun ini serius dikembangkan, diperlukan landasan hukum, sistem dan komitmen yang kuat dalam menangani hal ini, sebab jika berhasil maka akan timbul rasa tanggung jawab tinggi bagi mereka petinggi negara karena perlakukan dan etika mereka di kehidupan sehari - hari dikontrol oleh rakyat dan ditindak serius.

Siapa Sahabat Pancasila?

Semenjak kita bebas dari penjajah asing, kita dijajah oleh saudara sendiri. Menjual barang mentahnya bagi pihak asing, lalu membeli lagi barang matangnya dari pihak yang sama. Tapi pihak asing itu bukan penjajah, mereka hanya melakukan jual - beli. Rakyat kita yang harga dirinya terlalu murah hingga terbeli. Ngomong - ngomong ini bukan hak gw sih untuk menentukkan arah Pancasila, tapi toh Pancasila itu didaulatkan untuk membela kedaulatan rakyat.

Sebenarnya Bapak Pendiri Bangsa kita sudah menyadarinya sejak dulu, dijual mahal harga diri bangsanya dari pihak liberal dan berpihaklah dirinya pada para komunis. Secara kebangsaan dan keagamaan mungkin komunis itu sesat karena pahamnya yang cenderung pro terhadap ajaran atheis tapi secara internasional dunia ini memang terdiri dari dua blok / kubu, timur dan barat. Sebagai ikon negara adidaya di dunia berasal dari masing - masing pihak, Amerika pada barat dan Rusia di sisi lainnya. Lalu kemana kita berkubu sekarang? Gerakan non block? Halah omong kosong, itu cuma salah satu tindakan terhadap dampak aspek militer sementara teori kubu ini berlaku dalam banyak aspek hubungan internasional.

Liberty (Liberalism Icon)

Nyatanya sekarang kita lebih condong pada kubu Amerika, pola ekonomi kita begitu. Tidak usah dijelaskan begitu detail, lihat saja ladang emas kita di Papua, pinjaman berbunga dari IMF. Jika saja emas itu digali manual dengan ratusan juta rakyat kita sendiri, kita tidak perlu pinjaman berkedok itu. Pola ekonomi komunis, pola mandiri. Itu jika dilihat dari aspek ekonomi, dalam politik dunia pun sahabat kita memang negara - negara komunis. Rakyat dengan keras menolak AS tapi mereka tidak sadar ekonomi dan politik kita mengarah kesana.

Komunis bagi gw lebih bersahabat, mereka tidak berdasarkan pasar atau ekonom atau bank tapi bangsa. Beberapa contoh negara komunis malah membela beberapa negara yang yang memiliki konflik internal, sebut saja salah satunya Suria. Sementara oleh blok lain Suria dikecam. Jika blok barat berhasil menyuntikkan doktrinnya, maka telah habis lah negeri "korban"-nya. Sebut saja Irak atau Afganistan, beberapa orang mengatakan negara itu sekarang hanya boneka AS.

Communism

Sayangnya pihak blok timur ini memang pro pada pemerintah, mereka lebih condong ke otoriter. Berbeda dengan lawannya, mereka pro terhadap rakyat. Selalu ada sisi buruk dan baiknya. Memang otoriter ini menurut gw sangat cocok bagi bangsa ini, Indonesia pernah menjadi raksasa di masa pemerintah otoriter. Sebut saja Orde Baru, kita tidak impor! Tapi luka rakyat terhadap keegoisan pemerintah memang tidak bisa ditahan lagi, ditumbangkan lah itu. Perlahan kita buka sistem kita, tapi karakter bangsa ini belum terbentuk karena mungkin pemerintah sebelumnya sendiri masih sibuk mengurusi kantong dan tidak terdidiklah mental kita, dibelilah harga diri, habislah semua. Korup.

Balik lagi ke politik - ekonomi, bagi gw pihak blok barat menganggap Indonesia lebih ke pasar dan agen murah. Berbeda dengan blok timur, yup kita ini rekan. Ditunggunya kita mandiri karena mereka tau rakyat Indonesia sudah muak dijarah dan dipaksa berhutang dan yang melakukan itu blok barat. Sadarlah setiap anak yang lahir di Indonesia itu memiliki hutang, hutang negara ditanggung oleh setiap rakyatnya dan hutang itu berasal dari pinjaman berbunga besar para ekonom blok barat. Pola ekonomi negara mengacu pada bank ini diajarkan paksa oleh blok barat, jika otoriter maka pemerintah bisa menghentikkan inflasi dari pihak bank dengan paksa dan itupun klo pemerintahnya benar - benar otoriter dan mandiri.

Beberapa contoh kasus ketika pasar saham AS anjlok karena perusahaan swasta, bahkan hingga berhimbas parah ke negara lain yang sekiblat. Sementara Rusia dan China, mereka tenang karena itu sama sekali tidak berdampak bagi mereka. Mereka tidak pusing, karena pemerintahnya yang notabene otoriter berhasil memapankan bangsanya bukan banknya. Sebenarnya bagi gw bukan mengenai ke blok mana kita berpihak, siapa yang membantu kita dengan tulus maka di sana kita berbisnis. Kiblat ekonomi, politik dan banyak lagi yang kita arah ini salah, habis harta kita. Kita harus mandiri dan semestinya negara yang pernah ditakuti ini bisa memilih siapa yang menghormatinya.

The Election of DKI Jakarta Governor

These days we're about celebrating a democracy party, an election of DKI Jakarta Governor. There are two candidates who are leading, Fauzy Bowo a.k.a Foke & Joko Widodo a.k.a Jokowi. Both of them is an ex-governor, Foke from Jakarta and one from Surakarta (Solo). I think they're experienced enough about being governor. I don't want to underestimate the another candidates, but they have been defeated from the first round. And so i'll only talk about those two man, Foke and Jokowi.

Being a governor isn't an easy job, especially Jakarta, The Capital City of Indonesia. So we have to choose the most capable man for this job. Foke has been experienced to handle this job, this is his ex-job and he is such a clever man. Foke is an engineer who is graduated twice from Germany, his bachelor and master are taken there. I can promise you that every university in Europe is competent. We can compare them with our best universities here and even Europe universities are better.

Fauzy Bowo

But what i'm really concern about is Foke studied architecture about urban and regional planning and i don't see any result from a man who was graduated from that course in his era. To me, Foke has failed to control Jakarta traffic, i don't blame him because we know it has been our problem from long time ago. This is like a "legacy" from ex-governor to new governor of Jakarta, generation to generation. Furthermore his new plan to make "Jalan Layang" in the inner city of Jakarta is nonsense, every day we have car and motorcycle sold in Jakarta. Soon when the project is done, we just got more traffic jam in the new view.

Maybe it's right or wrong. Maybe he can build a great "city" but can't lead the people. He should rule the people, get close to them and so we have a great city and well organized people inside -- so the traffic jam is only a history. But we can't just see it from his bad, he built BKT in his government, it is his achievement. He helped us avoiding five years flood. He succeeded to make e-KTP even though it's done recently.

BTW Foke has made a blunder few weeks ago, one of his supporter -- a legendary dangdut star, Rhoma Irama said a hate speech about Christian and Chinese. Of course Rhoma meant to "attack" Jokowi's vice, Ahok. He said it undirectly but he threatened another religion and race directly. Again, Foke was failed. He was failed to make an alliance, this is Jakarta where is race, religion, tribe, inter-group are living together. And so are we going to choose him? Or Jokowi?

Joko Widodo

Jokowi, his background isn't too much brilliant. He was a wood entrepreneur, he sold wood to world -- great businessman. And then he was choosen to be a Governor of Surakarta (Solo). In his government he made a great government. Solo people love him, even get crazy about him. There was some moments when his people got unhealthy but when they met Jokowi they was better. Not just that, even a possessed people! Beside he is such a humble man, everyone admit that and also he supported the Esemka Car so the project can be done, the car which is built by our people, it's cheaper, better and "made in Indonesia" and i think it can lead us to world economy mainstream again if only our president really concern to develop it. A momentum that Jokowi did in Solo was so great, he fulfill Foke's lack. He didn't only build the city nor lead the people only, he did both.

Once again he was choosen, i'm not talking about Jakarta people. But Jokowi has been trusted by Jusuf Kalla (Indonesia ex-Vice President) to lead Jakarta. JK is the mastermind of Jokowi being a Governor, he who reassured Jokowi to be a Governor. I believe JK takes a big part of Jokowi campaign, because Jokowi admit that he doesn't have enough money to do a Jakarta Governor Campaign and also JK who ensured a big party, PDIP to support Jokowi. JK asked the leader of PDIP (Megawati) directly.

Furthermore, he is one of the 25 world best city mayors. And when i saw his presentation about vision and mission of Jakarta Governor Candidates, i think he is the only man who talk about real things. When the others only show words, he showed his programme which is ready to run right after he got the governor seat. But will Jokowi be capable to handle Jakarta like he has done in Solo? We have a big region, big problem, big responsibility and it's quite different with Solo. So the decision is in your hand.