Saya tidak tahu apakah layanan ini sudah ada atau belum, tapi sering kali saya temukan suara sampai protes rakyat tak tersampaikan dengan baik. Hal ini terbukti masih seringnya terjadi demo - demo dalam menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat dan kadang berlanjut anarkis. Dampaknya tidak sepele, jalanan menjadi macet, tempat berdemo pasti kotor bahkan rusak, para pengunjuk rasa baik dari golongan pekerja maupun pelajar pasti memiliki tanggung jawab dan itu mengganggu mereka sendiri dan pada akhirnya sama -- kegiatan ekonomi kita terhambat. Tidak efektif di dunia yang serba cepat sekarang. Kita butuh solusi terbaik dalam menangani hal ini.
Sebuah situs layanan pengaduan, itu yang kita perlukan dalam menghadapi hal ini. Dengan sistem filterisasi yang terkoordinir baik. Layaknya pengaduan keadaan darurat kepada polisi, rumah sakit ataupun pemadam kebakaran, kita wajib memilikinya. Jika saja hal tadi bisa dilakukan via telepon dengan filterisasi, koordinasi yang baik dan respon spontan yang cepat, mengapa kita tidak bisa membuat itu via situs dalam pengaduan ataupun penyampaian aspirasi rakyat dengan respon yang walaupun tidak se-spontan panggilan darurat tadi namun penyampaian, tanggapan dan tindakan yang serius dari penerima pesan?
Menjadi sangat menarik ketika ini bisa dikembangkan oleh negara. Mungkin kita satu - satunya atau pertama yang berhasil melakukan demokrasi online terstruktur ini. Targetnya tentu tak kecil, Kepresidenan, MPR, DPR, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan juga banyak institusi negara lainnya yang menjadi target pengaduan aspirasi rakyat. Ingat mereka bukan institusi yang mengelola ini pula, menurut saya dibutuhkan suatu badan pemerintahan independen dan komitmen yang sama dengan KPK dalam menangani hal ini. Ini menjadi serius ketika rakyat bisa memrotes langsung pemerintahan dan ditujukan langsung kepada target aspirasi, baik kepada perseorangan pemerintahan, suatu bagian sampai keseluruhan badan tersebut. Perlakuan - perlakuan anggota pemerintahan serta para wakil rakyat menjadi diperketat secara sosial umum.
Ini memang bukan solusi pemberantasan korupsi terbaik tapi ini media sosial kontrol rakyat terhadap kualitas sikap para anggota "terhormat" ini. Secara tidak langsung ini pun menjadi suatu shock therapy bagi mereka para pemilik pangkat dan "kursi" agar menjaga sikapnya karena bukan atasan mereka saja yang bisa menindak, melainkan rakyat secara langsung bahkan secara personal. Tidak ada lagi rasa terpandang atas posisi sosial yang dimiliki mereka.
Mungkin saja menimbulkan keresahan bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan, risiko perusakan nama baik, saling tikam antar ataupun non-anggota atau tindakan pengecualian lainnya. Maka itu sebelumnya saya tegaskan, haruslah suatu badan independen yang menangani hal ini sehingga tercapainya informasi yang valid tanpa ada rekayasa sistem maupun data secara eksternal maupun internal. Informasinya pun bersifat terbuka setelah divalidasi sehingga rakyat sekaligus pihak pemerintah bisa mengontrol segala informasi yang terjadi di layanan ini.
Informasi yang sudah ditransaksikan di layanan ini pun tak habis sampai di sini saja, akan ada bagian tertentu oleh badan yang menangani hal ini yang menindak kepada target aspirasi rakyat. Hal ini bersifat forum sekaligus konsumer service, setiap saran dan keluhan yang disampaikan layaknya direspon oleh target aspirasi tersebut. Kurangnya atau bahkan tidak adanya respon bisa saja ditindak secara hukum oleh badan "admin" ini, menjadi suatu kewajiban bagi para petinggi negara untuk menjaga harkat dan martabatnya.
Hanya pemikiran iseng saya saja tapi mungkin bisa dicetuskan untuk mengoptimalisasikan demokrasi kita ini tanpa harus dilakukannya tindakan - tindakan demo yang sungguh tidak efektif karena para pengunjuk rasa pun sudah menyadari jika mereka hanya berdemo secara teratur maka mereka tidak akan didengar lalu terjadi tindakan anarkis agar mereka diperhatikan dan didengar sementara setelah itu tidak ada suatu badan atau perseorangan yang mengikuti perkembangan penyampaian aspirasi tersebut secara intensif. Jika pun ini serius dikembangkan, diperlukan landasan hukum, sistem dan komitmen yang kuat dalam menangani hal ini, sebab jika berhasil maka akan timbul rasa tanggung jawab tinggi bagi mereka petinggi negara karena perlakukan dan etika mereka di kehidupan sehari - hari dikontrol oleh rakyat dan ditindak serius.